Wednesday, July 25, 2012

Pentingnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan


Sabtu, 16 Juni 2012 | 20:26:41 WITA | 249 HITS

Pimpinan DPRD Minta Sekretariat Diaudit

Pimpinan DPRD Sulbar meminta BPK untuk mengaudit Keuangan sekertariat DPRD Sulbar terutama di bagian keuangan karena di indikasi terjadi ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan. Banyak dana yang jelas objek penganggarannya tetapi realisasinya tidak jelas. Seperti gaji honorer dan upah pegawai tidak tetap ada yang belum di bayar hingga empat sampai sepuluh bulan. Selain itu dana perjalanan dinas DPRD belum di bayar. Sejak tahun 2011 Sekertariat DPRD mempunyai hutang dengan pihak ketiga yang belum terbayar hingga saat ini.

Tidak hanya masalah itu saja bahkan pajak kendaraan dinas juga belum terbayar. Padahal tahun 2011 lalu sekertariat telah mengembalikan sisa dana ke kas daerah karena tidak bisa di belanjakan lagi. Menurut Natsir apabila sekertariat telah mengembalikan dana itu berarti semua telah dibayarkan namun kenyataan tidak semua pihak menerima dananya. Sangat mustahil sekali apabila lembaga sebesar DPRD tidak bisa memenuhi aktivitasnya karena kekurangan dana, bahkan hingga meminjam dana ke pihak ketiga. Menyikapi hal di atas Natsir meminta BPK untuk melakukan audit khusus untuk mengetahui siapa, motif dan penyebab terjadinya ketidaktertiban dalam masalah keuangan.

Kinerja kesekretariatan juga tidak jelas dalam pengelolaan keuangan. Bahkan Natsir mengatakan bahwa dia tidak tau bagaimana pengelolaan anggaran karena dana rutin seperti gaji bulanan pembayaranya tersendat - sendat. Antar lini bawah dengan atas saja tidak ada kesinambungan informasi yang jelas. Dengan ketidakjelasan tersebut tidak salah kalau terjadi penyimpangan di DPRD. Penyimpangan yang terus berkelanjutan itu apabila tidak segera di selesaikan pasti akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

Menyikapi hal diatas menurut saya pemerintah harus mencari pemecahan masalah tersebut dengan sistem informasi yang baik. Apalagi  di dukung dengan keluarnya peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menuntut untuk laporan keuangan daerah yang variatif dan informatif. Hal itu dapat di mulai dari pemantauan kinerja dari lini bawah hingga atas. Dengan laporan yang informatif mulai dari penganggaran hingga realisasi harus sesuai. Serta realisasi dengan bukti – bukti yang jelas dan nantinya bisa di input menggunakan sistem komputer yang bisa di pantau pelaksanaanya dan bisa langsung di tindak apabila terindikasi terjadi penyelewengan.

Seperti pemerintah kabupaten magelang yang telah mengunakan SIPKD ( Sistem informasi manajemen keuangan daerah ). Dengan sitem informasi yang informatif pemerintah pusat bisa memantau kinerja kesekertariatan dengan mudah. Tentunya di dukung dengan SDM yang baik juga dan tidak maniak korupsi. Tidak ada salahnya apabila pemerintah Sulbar menerapkan sistem seperti pemerintah kabupaten Magelang. Agar penyelewengan yang terjadi bisa diminimalisir.


SUMBER :

http://www.fajar.co.id/read-20120615202641-pimpinan-dprd-minta-sekretariat-diaudit

Tuesday, July 24, 2012

Pimpinan DPRD Minta Sekretariat Diaudit - Fajar Online

MAMUJU, FAJAR -- Keluhan terhadap sistem pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar terus mengemuka. Diindikasi ada ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit keuangan Sekretariat DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar AM Natsir Nawawi, menyampaikan, indikasi tersebut cukup besar. Sebab banyak dana-dana yang jelas objek penganggarannya tapi realisasinya tidak lancar.

Dana-dana yang dimaksud Natsir seperti gaji honorer dan upah bagi pegawai tidak tetap (PTT), ada yang belum terbayarkan empat hingga sepuluh bulan.

Kemudian, lanjut Natsir, dana perjalanan dinas anggota DPRD masih banyak yang belum terbayar. Lalu honor tenaga ahli DPRD selama empat bulan juga belum dibayarkan. Tidak hanya itu, pajak beberapa kendaraan dinas menunggak hingga dua tahun. Contohnya, pajak kendaraan dinas Bagian Humas DPRD Sulbar.

Menurut Natsir, itu baru sebagian kecil saja. Masalah selanjutnya yakni adanya utang Sekretariat DPRD Sulbar sejak tahun 2011 kepada pihak ketiga yang menjadi mitra kerja DPRD yang belum terbayar sampai saat ini. Sementara, pada tahun 2011 lalu, sekretariat telah mengembalikan sisa dana ke kas daerah karena tidak bisa lagi dibelanjakan.

"Kalau ada yang dikembalikan ke kas daerah, itu artinya semua kebutuhkan belanja di tahun 2011 sudah terbayarkan dan ada laporan pertanggungjawabannya. Tapi faktanya kan tidak semua terbayar. Mungkin saja dilaporkan sudah terbayarkan, tapi pihak yang seharusnya dibayarkan tidak kunjung menerima dana tersebut. Ini harus ditelusuri," kata Natsir, yang secara exofficio sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, Kamis, 14 Juni, lalu.



Menurutnya, sangat tidak bisa diterima akal sehat jika lembaga sebesar DPRD tidak memiliki cukup dana untuk menyelenggarakan aktivitasnya. Tapi kenyataannya malah ada anggaran yang harus dipinjam kepada pihak ketiga karena tidak ada dana. "Saya sudah sampaikan masalah ini ke Sekprov Sulbar agar segera melakukan evaluasi. Sebab kinerja di Sekretariat DPRD Sulbar makin tidak tertib, terutama bagian keuangan. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola anggaran. Sebab dana rutin seperti gaji saja, tersendat-sendat pembayarannya," papar Natsir.

Selain menyampaikan masalah tersebut ke eksekutif, Natsir meminta BPK melakukan audit khusus terhadap sistem pengelolaan keuangan, realisasi keuangan, dan mencari tahu aliran dana yang selama ini dikelola ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar.

"Saya minta khusus BPK melakukan audit, supaya semuanya jelas. Kalau memang ada penyimpangan yang ditemukan, harus ditelusuri apa penyebabnya, siapa yang melakukan, dan apa motifnya," sebutnya.

Natsir menambahkan, sebenarnya masih banyak masalah yang lebih besar. Tapi untuk sementara ia belum bisa mengungkapkannya, karena data-datanya masih lemah. "Nanti kalau saya sudah dapat dokumennya, pasti saya beberkan. Saya harus melakukan ini. Saya tidak mau hanya karena ulah beberapa orang, citra DPRD yang rusak," tegas Natsir.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar lainnya, Arifin Nurdin. Menurutnya, perlu adanya pembenahan sistem administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Sulbar. "Hal itu perlu dilakukan agar terwujud tata kelola keuangan yang lebih baik," ucap Arifin. (far/ars)


Pimpinan DPRD Minta Sekretariat Diaudit - Fajar Online 

Monday, July 23, 2012

Teenage Garagesale 2

Selamat bulan ramadhan ! Teenage garasale akan di laksanakan pada bulan puasa indah ini, mulai minggu bsk 22 juli, dan penerimaan barang di perpanjang s/d 26 juli , ayo titip barang kalian :) :D

more info follow twitter @teenagegaragesa